Desa di Persimpangan Jalan: Catatan Isu Strategis Desa Sepanjang 2025

Tahun 2025 telah berlalu, meninggalkan jejak dinamika yang tidak ringan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Alih-alih menjadi tahun yang tenang, desa justru menjadi pusat perbincangan hangat—mulai dari level aparatur desa, pegiat dan pemerhati desa, hingga pemerintah pusat dan masyarakat luas.

Sejumlah kebijakan yang lahir sepanjang tahun lalu tidak sekadar berdampak administratif, tetapi turut memengaruhi arah pembangunan desa, kemandirian ekonomi, serta ruang kewenangan desa ke depan. Memasuki 2026, refleksi atas berbagai isu tersebut menjadi penting agar desa tidak semakin terpinggirkan dalam arsitektur pembangunan nasional.

Koperasi Desa Merah Putih: Harapan atau Beban Baru?

Isu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai mencuat sejak Maret 2025 dan dengan cepat menjadi pembahasan nasional. Skema ini diproyeksikan sebagai wadah konsolidasi ekonomi desa yang terintegrasi secara nasional, dengan harapan mampu memperkuat daya saing usaha desa.

Di satu sisi, gagasan tersebut disambut positif karena membuka peluang penguatan jejaring antar desa dan mendorong skala usaha yang lebih besar. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran serius di kalangan pemerintah desa dan pegiat desa terkait posisi KDMP terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.

Sepanjang 2025, pertanyaan yang terus mengemuka adalah apakah KDMP akan memperkuat ekosistem ekonomi desa, atau justru menambah lapisan kelembagaan baru yang berpotensi membebani desa serta menggerus kemandiriannya.

Dana Desa Tahap Kedua Tak Cair, Desa Terjebak Ketidakpastian

Isu paling menghebohkan di penghujung 2025 adalah tidak cairnya Dana Desa tahap kedua di lebih dari 30 ribu desa. Pemicu utamanya adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 pada November lalu, yang secara signifikan mengubah mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa.

Dampaknya terasa langsung di lapangan. Banyak desa yang telah menyusun APBDes, menjalankan program, bahkan mengikat kontrak kegiatan, terpaksa menghadapi kenyataan pahit karena anggaran yang diharapkan tidak kunjung turun.

Sepanjang November hingga Desember 2025, ruang-ruang diskusi aparatur desa, grup percakapan daring, hingga media sosial dipenuhi keluhan dan kritik. Persoalan ini bukan semata keterlambatan anggaran, tetapi menyangkut kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta kepercayaan desa terhadap sistem perencanaan yang telah mereka patuhi.

Ketegangan memuncak ketika para kepala desa dan perangkat desa menggelar aksi damai di Jakarta pada 8 Desember 2025, menuntut pencabutan PMK 81 yang dinilai merugikan desa.

Dana Desa 2026 Menyusut Drastis

Belum reda kegelisahan akibat Dana Desa tahap kedua yang tak cair, desa kembali dikejutkan dengan pengumuman resmi besaran Dana Desa tahun 2026 pada 30 Desember 2025. Hasilnya mengejutkan: Dana Desa 2026 hanya tersisa sekitar sepertiga dibandingkan tahun sebelumnya, sementara sisanya dialokasikan untuk mendukung KDMP.

Kabar ini langsung memicu kekhawatiran luas. Banyak desa harus menghitung ulang kemampuan pembiayaan pembangunan, pelayanan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur desa, program ketahanan pangan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial terancam dipangkas secara signifikan.

Situasi ini menjadi alarm keras bahwa desa ke depan tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Dana Desa, dan dituntut untuk lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Desa serta memperkuat basis ekonomi lokal.

Kewenangan Desa Kian Menyempit

Isu lain yang terus menguat sepanjang 2025 adalah makin sempitnya kewenangan desa. Meski bukan hal baru, dampaknya semakin terasa setelah terbitnya PMK 81 Tahun 2025.

Berbagai kebijakan dinilai semakin teknokratis, seragam, dan sentralistis. Ruang diskresi desa dalam menentukan prioritas pembangunan, mengelola anggaran, serta mendorong inovasi lokal kian terikat oleh regulasi yang rinci dan kaku.

Bagi desa, persoalan kewenangan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut ruh otonomi desa itu sendiri—sebuah prinsip yang menjadi fondasi pengakuan desa dalam sistem pemerintahan nasional.

Menatap 2026: Desa di Titik Penentuan

Sepanjang 2025, desa berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada harapan penguatan ekonomi melalui skema baru, di sisi lain ada kenyataan berkurangnya anggaran dan menyempitnya kewenangan.

Memasuki 2026, refleksi atas berbagai dinamika ini menjadi sangat penting. Desa perlu memperkuat solidaritas, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendorong dialog kebijakan yang lebih adil, konsisten, dan partisipatif.

Sebab pada akhirnya, masa depan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh seberapa kuat, mandiri, dan berdayanya desa-desa di seluruh Indonesia.